“Kalau bagi guru tingkat menengah mungkin tidak terlalu bermasalah untuk mendapatkan literatur. Dengan mudah bisa mengambil dari internet. Tapi yang untuk guru sekolah dasar, terpaksa tidak bisa menerapkan di semua tingkatan kelas,” ungkap Sudarmingsih, guru senior di SD Negeri Tanggung 1 Kota Blitar saat ditemui di rumahnya di Perum Melati Kota Blitar, Jum’at pagi (24/10), sesaat sebelum berangkat mengajar.
Di Kota Blitar, ketersediaan buku kurikulum 2013 untuk tingkat SD baru bisa diterapkan untuk siswa kelas 1, 2, 4 dan 5. Sedangkan untuk siswa kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan sistem KTSP tahun 2006. Rencananya, baru tahan 2015 mendatang buku-buku kurikulum 2013 tingkat SD bisa dipenuhi untuk seluruh tingkatan kelas.
Kondisi minimnya ketersediaan literatur tersebut diakui Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Blitar Samsul Hadi, S.Pd, M.T. “Setiap kabupaten / kota harus berlomba memesan ke percetakan yang sudah ditentukan Pemerintah Pusat. Tapi percetakan belum mampu memenuhi semua permintaan daerah,” dalih Basuki saat ditemui di kantornya di Jl. Ahmad Yani Blitar kemarin (23/10).
Dampak dari belum siapnya buku-buku kurikulum 2013, para guru terpaksa mengandalkan buku-buku virtual. Mengunduh dari internet, dicetak menjadi hard copy, dan dipinjamkan kepada siswa bagi yang mampu dan mempunyai uang untuk foto copy. Seperti yang terjadi di SMK Negeri 1 Kota Blitar. Sebagian juga masih menggunakan buku berdasarkan KTSP 2006, misalnya untuk buku rujukan pelajaran Seni dan Budaya menggunakan buku terbitan Penerbit Erlangga.
Kondisi tersebut tentunya memberatkan wali murid dan siswa, karena tidak selaras dengan kampanye pendidikan murah dan pendidikan gratis yang selalu didengung-dengungkan pemerintah. Seperti yang dikeluhkan wali murid SMK Negeri 1 Blitar Yogi Prianto. Warga Kelurahan Kepanjen Kidul Kota Blitar itu mengeluhkan karena anaknya sering meminta uang untuk foto copy buku dan berbagai modul pelajaran. Juga untuk membeli buku-buku bekas yang dijual di Jl. Semeru barat Aloon-Aloon Kota Blitar, yang kata anaknya masih bisa digunakan untuk buku pegangan di sekolah.
“Katanya pendidikan murah dan gratis! Ini koq malah sering anak saya minta duit untuk foto copy ya,” keluhnya. Dia berharap pemerintah baik pusat maupun daerah segera menyelesaikan masalah tidak tersedianya buku kurikulum baru tersebut agar tidak menyulitkan dan memberatkan wali murid dan siswa.*
Salam Kentongan
Thok Thok